DPRD Pessel: Perusak Mandeh harus Diusut Tuntas

"Jadi, jika ada terjadi pelanggaran hukum terhadap perusakan Mandeh harus bisa dieksekusi secepatnya"
Ketua DPRD Pesisir Selatan (Pessel)-Sumbar, Dedi Rahmanto Putra berbicara tentang polemik Mandeh. (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri Priatama)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Ketua DPRD Pesisir Selatan (Pessel)-Sumbar, Dedi Rahmanto Putra mendorong pengusutan persoalan perusakan Mandeh harus ditindaklanjuti seadil-adilnya. Supaya persoalan itu tidak menjadi polemik berkepanjangan terhadap daerah tersebut.

"Harus adil, tegakan hukum dan berikan kami kepastian hukum. Siapapun terkait persoalan itu, jangan hanya dibiarkan. Kalau perlu giring sampai ke pengadilan," sebut Dedi Rahmanto Putra kepada KLIKPOSITIF, Selasa 25 April 2017 membahas persoalan perusakan Mandeh.

Menurutnya, seluruh ketentuan pelanggaran sudah ada yang mengaturnya. Jadi, jika ada terjadi pelanggaran hukum terhadap perusakan Mandeh harus bisa dieksekusi secepatnya. Semua sudah ada ketentuannya, seperti laut dan pulau-pulau kecil itu Undang-undang kelautan.

"Terumbu karang dan kawasan hutan mangrove itu lingkungan hidup. Jika persoalan hutang lindung itu pengawasan hutan. Jadi di mana titik koordinatnya, kalau masuk disalah satu ranah itu harus ditindak" sebut Dedi.

Ia menyebutkan, persoalan yang ditindaklanjuti Bupati Pesisir Selatan tentunya itu tidak harus menjadi bahan cemooh oleh pihak pemangku kepentingan. Tapi, bagaimana semua pihak bisa menanggapi persoalan itu secara bersama, supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan.

"Mandeh ini bukan hanya milik Pessel saja, tetapi Mandeh juga salah satu kawasan strategis dalam pengembangan pariwisata, jadi itu tanggungjawab bersama," terangnya.

Dedi mendorong, jika sudah benar ada pelanggaran hukum di kawasan Mandeh itu tidak bisa dibiarkan lagi. Sebab, hakikat hukum tidak memilih siapapun yang akan dihakimi, karena semua orang sama dimata hukum.

"Kita mendorong siapapun yang melakukan pelanggaran dihukum. Jadi kalau persoalan di Mandeh sudah memenuhi pelenggaran hukum, itu harus ditindak," tegasnya.

[Kiki Julnasri Priatama]